Home » Soal UT » Download Contoh Soal TAP Ilmu Hukum (HKUM4500)

Download Contoh Soal TAP Ilmu Hukum (HKUM4500)

  • by
Ilmu Hukum (HKUM4500

Ilmu Hukum (HKUM4500)

Tugas Akhir Program (TAP) Ilmu Hukum (HKUM4500) merupakan mata Kuliah yang wajib di tempuh oleh mahasiswa Universitas Terbukan(UT)  bidang program S1 ilmu hukum.

Syarat Mengambil Mata Kuliah TAP HKUM 4500 ada beberapa MK pendukung yang harus kalian tempuh terlebih dahulu di antaranya sbb.

  1. Hukum Perdata
  2. Hukum Pidana
  3. Hukum perjanjian
  4. Ilmu perundang-undangan
  5. Arbitase,Mediasi dan Negosiasi

Oa mimin lupa, untuk memudahkan kalian lulus dalam MK ini mimin akan membagikan contoh soal TAP HKUM 4500, yang kalian bisa unduh lewat Link GOOGLE DRIVE Ini

 Contoh Soal TUGAS AKHIR PROGRAM (HKUM4500)

Penting!

Kerjakanlah soal ujian ini dengan jujur, jika terbukti melakukan kecurangan/contek-mencontek selama ujian, Anda akan dikenai sanksi akademis berupa pengurangan nilai atau tidak diluluskan (diberi nilai E).

Apabila terbukti menggunakan JOKI pada saat ujian, semua mata kuliah yang ditempuh akan diberi nilai E.

Wacana

Mantan Ketua MK, Akil Mochtar Divanis Seumur Hidup

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, divonis seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korûpsi Jakarta menilai, Akil terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang. “Menjatuhkan pidana kepada Akil Mochtar berupa pidana seumur hidup,” ujar Ketua Majelis Hakim Suwidya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/6/2014) malam.

Hakim menyatakan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam I dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (RP 3 miliar), Kalimantan Tengah (RP 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (RP 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (RP 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar RP 3 miliar).

Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan bahwa orang dekat Akil, Muhtar Ependy, terbukti menerima RP 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito. Namun, majelis hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu.

Fakta persidangan hanya menunjukkan adanya uang RP 3 miliar yang disetorkan ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat. Sementara itu, hakim menyatakan bahwa Akil tidak terbukti menerima suap sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan sebesar RP 500 juta

Menurut hakim, berdasarkan fakta persidangan, uang yang diterima Akil tersebut tidak bertujuan untuk memengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan. Ketua Majelis Hakim Suwidya menyatakan, perbuatan Akil menerima RP 500 juta merupakan gratifikasi.

Hakim menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait 2sengketa Pilkada Kabupaten Buton (RP 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (RP 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (RP 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (RP 10 miliar).

Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima RP 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode 3 tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pemberian uang itü terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. Hakim juga menyatakan bahwa Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, sebesar RP 7,5 miliar, sebagaimana dakwaan keempat.

“Terungkap, terdakwa menerima uang RP 7,5 miliar ke rekening CV Ratu Samagat yang berhubungan dengan jabatannya,” kata hakim.

(Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501 /Mantan. Ketua. MK.Akil. Mochtar. Divonis. Seumur.Hidup)

Catatan: Text diatas merupakan ekstraksi berita hanya dipergunakan untuk kepertuan Tugas Akhir Program (TAP) mahasiswa llmu Hukum Universitas Terbuka. Naskah ini akan dimusnahkan setelah Ujian berakhir.

MAKSIMUM

  1. Berdasarkan wacana/kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa, akibat dari perbuatan pelaku maka telah terjadi beberapa pidao_?. Disamping itu perbuatan pidana tersebut juga mengakibaikàn pelanggaran Kode Etika Profesi Hakim. Perbuatan pidana apa saja yang dilakukan oleh pelaku dan pasal pidana apakah yang sesuai untuk dikenakan kepada pelaku tindak pidana diatas? Jelaskan dengan menggunakan analisis bacaan diatas.
  2. Pengadilan menyatakan bahwa CV. Ratu Samagat perusahaan yang dimiliki isteri Akil Mochtar telah secara nyata terbukti menerima uang suap untuk Akil Mochtar. Apabila CV Ratu Samagat melakukan kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah atas pengaruh dari Akil Mochtar, silahkan dianalisis pertanyaan dibawah ini
    1. Bagaimanakah legalitas perjanjian tersebut? Jelaskan!
    2. Apakah CV. Ratu Samagat memenuhi unsur-unsur pidana?
  3. Terkait keputusan final (in kracht) dari Akil Mochtar, bagaimanakah keabsahan (legalitas) keputusan MK yang terkait dengan kasus suap Akil Mochtar, seperti Pilkada Palembang, Pilkada Buton dll. Analislah berdasarkan pada asas legafitas dan pemerintahan yang baik.
  4. Berdasarkan karakteristik perbuatan melawan hukum khususnya pihak-pihak baik, yang terlibat langsung maupun tidak langsung seperti penerima uang suap oleh CV. Ratu Samagat dengan pihàk ketiga, apakah kasus tersebut dapat diselesaikan melalui pengaditan biasa (litigasi) atau dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (non titigasi).
    1. Apakah kasus tersebut di atas dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)? Jelaskan analisa Anda
    2. Jelaskan perbedaaan penyelesaian kasus di pengadilan biasa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
  5. Kasus perbuatan melawan hukum suap dan/atau gratifikasi pada kasus Akil Mochtar juga berkembang mengarah pada tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korporasi.
    1. Analisis tindak pidana tersebut termasuk sebagai TPPU.
    2. b) Analisis tindak pidana tersebut sebagai Tindak Pidana Korporasi dan bagaimanakah sanksi yang dapat diterapkan?.

Mudah-mudahan Bermanfaat Soal TAP Ilmu Hukum (HKUM4500 yang mimin berikan, jangan lupa ya untuk memberikan ratting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *