Dibuka Oktober, BKN Proyeksi Pelamar Seleksi ASN 2019 Capai 5,5 Juta

Dibuka Oktober, BKN Proyeksi Pelamar Seleksi ASN 2019
Capai 5,5 Juta

Hari ini pemerintah mengumumkan secara resmi seleksi Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang diagendakan pada Oktober 2019. Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memprediksi peserta
seleksi akan mencapai 5,5 juta.

Pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta,
dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460
dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791. Selanjutnya
formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi
Papua Barat sejumlah 6.208. Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta
melampaui passing grade. Formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus
bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan
Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Download Surat Edaran Kemenpan RB DI SINI

DOWNLOAD KEBUTUHAN ASN KAB. LEBAK

DOWNLOAD KEBUTUHAN ASN SULAWESI SELATAN


Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Kepala
BKN juga menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS
2018, di antaranya: 1) Database kependudukan yang tidak update,
terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat; 2) Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai
kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan; 3) KTP yang diunggah pelamar
tidak jelas/bukan KTP asli, dan 4) Sejumlah dokumen pendukung yang
dilampirkan tidak lengkap. Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka
dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua. Total
kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000
ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya
sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama. Dari aspek
infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat
dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama
dengan sejumlah instansi pusat dan daerah. Jumlah ini tentu tidak cukup
untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang
disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *