Penerimaan Calon Taruna Kemenkumham 2019 Berikut Jadwal Dan Persyaratannya

Kementerian Hukum dan HAM Membuka Seleksi Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Calon Taruna Kedinasan Kemenkum Ham

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Pria/Wanita;
  3. Pendidikan SLTA sederajat;
  4. Usia pada tanggal 1 April 2019 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun
    (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir);
  5. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal)
    berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli;
  6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai
    kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna;
  7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan
    lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat
    keterangan dari ketua adat;
  8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya
    selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan
    kanan);
  9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan
    sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
  10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh
    Wilayah Indonesia;
  11. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan
    POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya;
  12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya
    setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni;
  13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusah
  • Pria = 225 Taruna
  • Wanita = 75 Taruni

Kouta Sebagai Berikut :

  1. Kuota Formasi Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) 300 Taruna/Taruni terdiri
    dari:
  • Pria = 225 Taruna
  • Wanita = 75 Taruni

Kuota Formasi Sekolah Kedinasan POLTEKIP dan POLTEKIM dari Pegawai yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM masing-masing paling banyak berjumlah 10 orang (diluar formasi pada angka 1 dan 2).
C. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamar umum wajib melakukan pendaftaran secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai tanggal 9
April s.d. 30 April 2019;

Khusus bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online dimulai tanggal 9 April s.d 30 April 2019 pada portal http://catar.kemenkumham.go.id;

Pelamar hanya boleh memilih 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan, apabila terdapat kesalahan
dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tangung jawab pelamar sendiri, panitia
tidak dapat merubahnya dan apabila memilih lebih dari 1 (satu) pilihan Sekolah Kedinasan
maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur / tidak dapat mengikuti tahapan
seleksi administrasi.

Unggah dokumen terdiri dari :
a. Surat lamaran bermaterai Rp. 6000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI di
Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam (format surat lamaran dapat
diunduh di http://catar.kemenkumham.go.id).
b. Kartu Tanda Penduduk yang telah elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah
melakukan perekaman kependudukan secara elektronik (asli) yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang.
c. Ijasah (asli), bagi lulusan luar negeri/ memiliki ijasah berbahasa asing melampirkan pula
surat penyetaraan/ persamaan ijasah dari pejabat yang berwenang.
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polsek/ Polres/ Polwiltabes/ Polda yang masih
berlaku (asli).
e. Akta kelahiran / Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(bukan dari bidan atau puskesmas).
f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah /Rumah Sakit Pemerintah/
TNI/Polri (asli).
g. Surat Keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa
sesuai domisili (asli) (bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar, ketua RT, ketua RW
atau orang tua).
h. Surat Pernyataan 6 point dari pelamar yang berisi tentang sanggup mentaati perjanjian
ikatan dinas, Sanggup mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan apabila
mengundurkan diri, Bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan
pendidikan, Sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan instansi
pemerintah lain/ swasta dan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai
Rp. 6000,-. (dapat diunduh http://catar.kemenkumham.go.id).
i. Pas photo berlatar belakang warna merah untuk POLTEKIP dan warna biru untuk POLTEKIM.
j. Khusus bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2019, persyaratan pada huruf c dapat
digantikan dengan Surat Keterangan Mengikuti Ujian Nasional yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah / pejabat yang berwenang (asli).
k. Bagi pelamar yang telah diangkat sebagai PNS Kemenkumham, selain melampirkan persyaratan pada huruf a sampai huruf j, juga melampirkan:
1) Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah).
2) Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja.
3) Unggah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2017, PPKP tahun 2018 dan SKP tahun 2019.


D. SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN

Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi
badan).

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Seleksi Lanjutan
a. Seleksi Kesehatan.
b. Seleksi Kesamaptaan.
c. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes.
d. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).
E. LAIN-LAIN

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan sekolah kedinasan
Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat)
tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status
Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.

Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian

Bagi pelamar lulusan SLTA Sederajat Tahun 2019, apabila sudah dinyatakan lulus pada tahap tes tulis psikotes dan wawancara psikotes, sebelum mengikuti tes wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan wajib menunjukan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang
ditandatangani Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukan atau nilai tidak memenuhi
syarat sebagaimana pengumuman.

Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan.

Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Seluruh proses pelaksanaan seleksi berlokasi di Jakarta.

Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan
Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi,
apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10.Bagi calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir
(kelulusan akhir) wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama;
11.Bagi calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan diberikan sanksi administrasi yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12.Seluruh biaya yang timbul dari kegiatan Seleksi Taruna/Taruni sekolah kedinasan Poltekip
dan Poltekim dibebankan pada DIPA Kementerian Hukum dan HAM.
13.Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya.
14.Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat
15.Informasi lebih lanjut dapat dilihat dari portal https://sscasn.bkn.go.id atau
http://catar.kemenkumham.go.id. atau twitter @catarkumham.
16.Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi di Nomor 081240606742
(hanya menerima whatsApp dan SMS)

Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Taruna Kemenkumham 2019

Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Taruna Kemenkumham 2019

Admin

Keberhasilan Yang Nyata adalah Sesuai Tekad Dan Kerja Keras Kita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *