Rekrutmen P3K Segera Dimulai Portal https://sscasn.bkn.go.id dapat Diakses Pukul 16.00 WIB

Rekrutmen P3K Segera Dimulai, Portal SSCASN BKN dapat Diakses Mulai 8 Februari 2019, Pukul 16.00 WIB Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K tahap I akan segera dibuka.

Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara ASN yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rekrutmen P3K. Sistem pendaftaran P3 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rekrutmen P3K pada tahap I meliputi :

THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori I (eks THKI untuk jabatan Guru termasuk Guru Kemenag) Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I yakni:

a) Jabatan Guru di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http: /info.gtk.kemdikbud.go.id;

Cara Cek Data Guru

b) Tenaga Kesehatan yang memenuhi kualifikasi pendidikan minima D-IlI bidang Kesehatan dan memiliki STR yang masih berlaku (bukan magang STR), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan memiliki kualifikasi pendidikan D-III / S-1 Kimia / Biologi; dan c) Penyuluh Pertanian memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian Selanjutnya masa kerja P3K paling pendek tahun dengan persetujuan lembaga sesuai PP No. 49 Tahun 2018.

APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah yang disetujui pada APBD dan juga dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur Peraturan BKN berdasarkan pada persetujuan kinerja dan kebutuhan Reformasi Birokrasi

Admin

Keberhasilan Yang Nyata adalah Sesuai Tekad Dan Kerja Keras Kita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *